Calon presiden masa depan Anies Baswedan menilai ada dua agenda reformasi yang belum tuntas meski kini sudah berusia 25 tahun atau sejak tumbangnya rezim Orde Baru. Anies berkata pemberantasan kolusi, korupsi, nepotisme serta isu otonomi daerah masih menjadi tugas yang perlu diperhatikan oleh pemimpin negara selanjutnya.
Soal KKN, Anies menilai masalah itu mulai merembet lagi di lembaga penegak hukum. Menurutnya, para penegak hukum kini secara politis dikendalikan oleh para pemegang kekuasaan. kompromi, semua kena,” kata Anies di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/5/2023).
Sedangkan mengenai otonomi daerah, mantan Gubernur Jakarta itu menilai, sekarang proyek-proyek kepala daerah yang tidak beres malah diambil alih oleh pemerintah pusat. “Jika tidak berjalan baik, harus diperbaiki, jangan diambil alih oleh pemerintah pusat. Sebab jika diambil alih pemerintah pusat, tidak terdapat jaminan akan lebih baik,” jelasnya.
Padahal, lanjutnya, masyarakat setempat telah memberikan kewenangan kepada kepala daerah dan wakilnya di DPRD untuk menjalankan kebijakan dan pengawasan. Anies menegaskan, otonomi daerah harus diperkuat, bukan diperlemah.
“Jadi jangan sampai pemusatan semua wewenang dilaksanakan karena ada layanan di daerah yang tidak berjalan dengan lancar. Itu bukan solusi masalah,”
Anies Baswedan juga sudah menganjurkan berbagai macam kebijakan dan program untuk memperkuat otonomi daerah di DKI Jakarta. Misalnya, ia mendorong pengembangan sektor pariwisata di daerah tertinggal sebagai upaya mendongkrak ekonomi lokal.
Salah satu aspek penting yang perlu ditekankan ialah pentingnya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Anies Baswedan sudah menunjukkan komitmennya dalam memerangi korupsi dengan berbagai kebijakan antikorupsi yang diterapkan di DKI Jakarta.
Misalnya, ia memperkenalkan sistem e-procurement untuk meningkatkan transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Anies juga mendorong partisipasi masyarakat dalam memantau penggunaan anggaran publik melalui program partisipasi masyarakat yang inovatif.
Dengan memprioritaskan pemberantasan korupsi, memperkuat otonomi regional, membatasi kekuatan, kemudian juga menolak fungsi ganda Abri, Anies Baswedan berharap untuk membangun masa depan yang lebih baik untuk Indonesia.
